Gatot Nurmantyo Soroti Meritokrasi, Perang Informasi hingga Industri Pertahanan

JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menilai meritokrasi harus tetap menjadi dasar dalam menentukan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan TNI. Menurut dia, pengabaian terhadap prestasi, kemampuan, moral, pendidikan, dan pengalaman dapat berdampak pada profesionalisme serta netralitas institusi militer.

Gatot menyampaikan pandangan tersebut dalam webinar bertajuk "Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab" dengan tema "81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat" yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8/2026).

Menurut Gatot, sistem merit di tubuh TNI semestinya dibangun melalui proses yang mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kemampuan psikologis, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman. Proses tersebut, kata dia, menjadi bagian dari penentuan prajurit yang dinilai layak mengisi posisi kepemimpinan.

"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI," ujar Gatot.

Dia mengingatkan persoalan dapat muncul ketika promosi jabatan justru dipengaruhi kedekatan politik, hubungan keluarga, maupun kepentingan nonprofesional lainnya. Situasi semacam itu, menurut Gatot, berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan prajurit yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh risiko.

"Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon," katanya.

Gatot bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan prajurit yang mengejar jabatan melalui hubungan politik. Dia menegaskan orientasi prajurit semestinya tetap tertuju pada pengabdian dan pelaksanaan tugas, bukan mengejar posisi melalui kekuatan politik.

"Orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," tegas Gatot, yang menjabat Panglima TNI pada 2015-2017.

Meritokrasi dan Netralitas TNI

Gatot menilai persoalan meritokrasi berkaitan erat dengan kepercayaan prajurit terhadap sistem internal TNI. Jika jabatan dianggap diberikan berdasarkan kedekatan dengan elite atau kekuatan politik, bukan kemampuan dan prestasi, kepercayaan tersebut dapat mengalami penurunan.

Dia menekankan TNI memiliki posisi penting dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, kepemimpinan di tubuh TNI harus diberikan kepada prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian, dan profesionalisme.

"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," ujar Gatot.

Menurut dia, orientasi utama organisasi militer harus tetap berkaitan dengan kemampuan menghadapi perang. Struktur organisasi dan kepangkatan, kata Gatot, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan agar TNI dapat bekerja secara efektif dan memiliki organisasi yang lebih lincah.

"Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," katanya.

Gatot menyebut kritik tersebut disampaikan karena kekhawatirannya terhadap masa depan TNI. Bagi dia, meritokrasi bukan hanya persoalan manajemen internal, tetapi menjadi salah satu prasyarat agar TNI tetap profesional, solid, dan netral dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.

Selain persoalan kepemimpinan, Gatot menyoroti kebutuhan modernisasi pertahanan dan penguatan industri pertahanan nasional. Penambahan alat utama sistem senjata (alutsista), menurut dia, perlu diikuti peningkatan kapabilitas, interoperabilitas, dan penguasaan teknologi strategis, termasuk teknologi siber.

Dia juga mengingatkan agar TNI tetap menjalankan tugas dalam koridor profesional serta tidak terseret ke politik praktis. Pemberian tugas yang berada di luar kewenangan militer, menurut Gatot, juga perlu dihindari agar fokus utama institusi tetap terjaga.

Dalam pembangunan kekuatan pertahanan, Gatot menilai pemerintah perlu konsisten mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia, menurut dia, harus memiliki kemampuan memproduksi sekaligus memelihara sistem pertahanannya sendiri.

"Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," ujar Gatot, yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat pada 2014-2015.

Gatot Soroti Ancaman Perang Informasi

Gatot juga menilai perang informasi telah berkembang menjadi bagian penting dalam konflik modern. Menurut dia, pertarungan tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui upaya memengaruhi opini publik dan membentuk cara masyarakat memandang suatu persoalan.

Sejak mengingatkan mengenai ancaman proxy war pada 2014, Gatot melihat perkembangan konflik modern semakin banyak memanfaatkan disinformasi, operasi psikologis, ruang siber, media sosial, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Perang informasi tidak merusak gedung beton, tetapi merusak cara berpikir dan kesadaran sebuah bangsa," katanya.

Dia menjelaskan, propaganda pada era digital tidak selalu hadir dalam bentuk pesan yang disampaikan secara terbuka. Algoritma media sosial dapat membentuk ruang gema atau echo chamber, sehingga pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan yang telah mereka miliki.

Kondisi tersebut, menurut Gatot, berpotensi memperbesar perpecahan di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok yang hanya terpapar informasi dari sudut pandang tertentu dapat semakin sulit berdialog dengan kelompok lain.

Dia juga membandingkan biaya pertahanan fisik dengan operasi informasi. Menurut Gatot, membangun pertahanan konvensional membutuhkan sumber daya besar, sementara upaya mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat dilakukan dengan biaya yang relatif lebih kecil melalui kampanye informasi.

Perkembangan AI membuat tantangan tersebut semakin rumit. Teknologi tersebut memungkinkan pembuatan konten sintetis yang semakin menyerupai materi asli, sehingga masyarakat berpotensi kesulitan membedakan informasi faktual dengan konten yang telah dimanipulasi.

"Sekarang membuat konten sintetis, membuat manipulasi fakta menjadi sangat realistis. Masyarakat bisa dibuat bingung," ujarnya.

Gatot menilai disinformasi menjadi semakin berbahaya ketika dikaitkan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kesenjangan ekonomi, serta sentimen kedaerahan. Isu tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperlebar perbedaan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Karena itu, dia mendorong ketahanan informasi menjadi bagian dari pertahanan nasional. Menurut Gatot, negara dan masyarakat harus memiliki kemampuan mendeteksi serta menangkal disinformasi dengan tetap menjaga kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi.

"Bagi Indonesia, memenangkan perang informasi adalah syarat mutlak untuk terus menjaga persatuan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup di abad ke-21," tegasnya.

Ungkap Kronologi Pengadaan Satelit Kemhan

Dalam forum yang sama, Gatot turut menjelaskan kronologi keputusan pemerintah terkait rencana pengadaan satelit komunikasi untuk kepentingan pertahanan yang kemudian berkembang menjadi persoalan hukum.

Gatot mengatakan, berdasarkan sidang kabinet yang diikutinya saat menjabat Panglima TNI, keputusan awal pemerintah bukan memberikan tugas kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membuat kontrak pengadaan satelit. Menurut dia, keputusan tersebut justru mengarahkan PT Telkom Indonesia untuk mengadakan satelit dan menyediakan sebagian kapasitasnya bagi kebutuhan Kemhan.

Dia menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan rencana pengisian slot orbit satelit Indonesia setelah rencana pengoperasian satelit Garuda-1 ditangguhkan. Menurut Gatot, slot orbit yang telah dimiliki Indonesia perlu segera dimanfaatkan agar tidak kehilangan hak penggunaannya.

Dalam sidang kabinet yang diikutinya, Gatot mengatakan dirinya memaparkan kebutuhan satelit komunikasi untuk Kemhan sekaligus kepentingan mengamankan slot orbit Indonesia.

"Saya ikut sidang kabinet memaparkan bahwa dengan latar belakang tersebut Kemhan akan mengadakan satelit untuk komunikasi di Kemhan sekaligus mengisi slot itu," katanya saat menjawab pertanyaan peserta webinar.

Namun, dalam pembahasan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pertimbangan mengenai tingginya biaya pengadaan satelit. Solusi yang kemudian dipilih, menurut Gatot, adalah menggunakan pendekatan bisnis melalui Telkom.

"Singkatnya diputuskan bahwa yang mengadakan satelit itu adalah Telkom. Sehingga nanti Kemhan dikasih space 15–25 persen untuk komunikasi. Itulah keputusannya," ujarnya.

Gatot mengatakan keputusan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan bahwa Kemhan melakukan kontrak pengadaan satelit beberapa hari setelah sidang kabinet.

Dia mengaku sempat membahas persoalan itu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Gatot, Menteri Keuangan saat itu mempertanyakan dasar pembayaran apabila kontrak tersebut dilakukan oleh Kemhan.

"Bu Sri itu mengatakan, Kemhan melakukan kontrak, apa berani bayar? Ya nggak berani. Karena keputusannya bukan itu," kata Gatot.

Dia juga menyinggung perubahan jabatan Wakil Menteri Pertahanan setelah pergantian pemerintahan pada Oktober 2014. Gatot menyebut Sjafrie Sjamsoeddin tidak lagi menjabat posisi tersebut dan jabatan Wakil Menteri Pertahanan kemudian tidak diisi selama satu periode pemerintahan.

Menurut Gatot, rangkaian keputusan mengenai pengadaan satelit tersebut perlu diverifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat pemerintahan terkait.

"Saya ikut sidang kabinet. Maka saya bisa bicara seperti ini. Karena sudah diputuskan Presiden, terus Kemhan melakukan kontrak, maka Kemenkeu tidak bisa membayar karena perintahnya tidak ada," tegasnya.