BPS Catat Kemiskinan Maret 2026 Turun ke 8,07 Persen

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan angka garis kemiskinan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pengeluaran masyarakat pada umumnya dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga.

“Namun demikian, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras,” kata Edy di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

BPS mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada Maret 2026 terdiri atas 4,62 anggota. Dengan jumlah tersebut, garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan.

Besaran garis kemiskinan rumah tangga berbeda di setiap provinsi. Perbedaan itu dipengaruhi oleh tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.

Tingkat Kemiskinan Turun Menjadi 8,07 Persen

Di tengah kenaikan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan nasional justru mengalami penurunan. BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 berada di level 8,07 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2025 yang tercatat sebesar 8,25 persen.

“Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen,” ujar Edy.

Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,36 juta orang.

Enam bulan kemudian, jumlahnya berkurang sekitar 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Kemiskinan di Desa Masih Lebih Tinggi

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perkotaan berada pada level 6,34 persen.

Meski terdapat perbedaan yang cukup besar, tingkat kemiskinan di kedua wilayah tersebut sama-sama mengalami penurunan dibandingkan September 2025.

Namun, sejumlah indikator menunjukkan kondisi kemiskinan di perdesaan masih menghadapi tekanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 pada Maret 2026 tercatat menurun di wilayah perkotaan, tetapi meningkat di perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan, sedangkan di perdesaan justru semakin menjauh.

Pola serupa juga terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2. Indeks tersebut menurun di perkotaan, tetapi meningkat di wilayah perdesaan.

Penurunan P2 di perkotaan menunjukkan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata. Sebaliknya, kenaikan indeks di perdesaan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antarpeduduk miskin semakin besar.

Penduduk Miskin Masih Terkonsentrasi di Jawa

Secara wilayah, tingkat kemiskinan menurun di hampir seluruh kawasan Indonesia. Penurunan terdalam tercatat di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 poin persentase.

Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. BPS mencatat sebanyak 12,02 juta penduduk miskin berada di wilayah tersebut atau sekitar 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.

Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Jumlahnya tercatat sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.