Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan dan Infrastruktur Flores Pascagempa M7,7

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan personel dan peralatan berat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan tersebut pada Sabtu (15/8/2026).

Gempa tersebut menimbulkan kerusakan di sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur dasar serta menyebabkan puluhan warga meninggal dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (20/8/2026), sebanyak 72 orang meninggal dan 82.691 warga masih mengungsi.

Selain menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut merusak rumah warga serta berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan jaringan irigasi.

Staf Khusus Menteri PU Jemmy Setiawan mengatakan pemerintah perlu memastikan kehadirannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. Menurut dia, penanganan bencana tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa, tetapi harus diwujudkan melalui pemulihan layanan dasar.

"Kehadiran negara harus dapat dirasakan melalui jalan yang kembali terbuka, air bersih yang sampai ke pengungsian, rumah sakit yang dipastikan aman, serta infrastruktur dasar yang segera berfungsi kembali," ujar Jemmy.

Sejak hari pertama bencana, Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PU di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Penanganan darurat diarahkan agar dapat berjalan bersamaan dengan proses pendataan dan verifikasi kerusakan.

Jemmy mengatakan langkah tersebut diperlukan agar proses evakuasi dan distribusi bantuan tidak tertunda hanya karena pendataan menyeluruh belum selesai.

"Penanganan tidak boleh menunggu seluruh data selesai dihimpun. Data awal harus segera digunakan untuk menentukan tindakan pertama, sementara proses verifikasi dan pemutakhiran terus berjalan secara paralel," katanya, mengutip arahan Menteri PU.

Sembilan Ruas Jalan Nasional Kembali Dibuka

Pemulihan akses transportasi menjadi salah satu fokus utama Kementerian PU. Gempa menyebabkan longsor, kerusakan badan jalan, dan kerusakan sejumlah jembatan di jalur strategis Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo, Ende, hingga Maumere.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT kemudian mengerahkan puluhan alat berat untuk menangani sejumlah titik terdampak. Hasil penanganan sementara membuat sembilan ruas jalan nasional yang sebelumnya terdampak kembali dapat difungsikan.

Selain itu, petugas telah menangani 40 titik longsoran utama yang menghambat akses transportasi.

Jemmy menilai pembukaan kembali akses jalan sangat penting karena jalur tersebut menjadi bagian dari jaringan distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Jalan adalah urat nadi penanganan bencana. Ketika jalan terputus, bantuan ikut terhambat. Ketika akses kembali terbuka, harapan dapat bergerak menuju desa-desa terdampak," ujarnya.

Air Bersih dan Pemeriksaan Bangunan

Selain memperbaiki akses transportasi, Kementerian PU memprioritaskan penyediaan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko munculnya persoalan kesehatan akibat keterbatasan air bersih selama masa tanggap darurat.

Salah satu infrastruktur yang telah diperbaiki adalah jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Nangaba di Kabupaten Ende. Jaringan tersebut sempat mengalami kerusakan akibat gempa dan kini telah kembali beroperasi.

Di wilayah yang aksesnya lebih sulit, seperti Pulau Palue, pemerintah terus mengoptimalkan penyediaan tandon air serta melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor untuk memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat.

Pemerintah juga mengerahkan tim teknis untuk memeriksa kondisi struktur bangunan publik sebelum fasilitas tersebut kembali digunakan. Pemeriksaan mencakup rumah sakit, sekolah, dan gedung pemerintahan.

Penilaian awal dilakukan terhadap fasilitas vital di Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, kemudian dilanjutkan ke wilayah Ruteng dan Nagekeo.

Bendungan dan Irigasi Turut Dipantau

Penanganan pascagempa juga mencakup pemantauan kondisi bendungan dan jaringan irigasi. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur tersebut tetap aman sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pertanian.

Salah satu jaringan yang menjadi perhatian adalah Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur yang terdampak longsor. Pemantauan dan perbaikan dilakukan untuk menjaga fungsi jaringan irigasi sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat setelah bencana.

Kementerian PU menyatakan rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum gempa. Pembangunan kembali akan diupayakan menggunakan standar ketahanan terhadap gempa yang lebih baik atau konsep build back better.

"Infrastruktur adalah jalan bagi negara untuk hadir, melindungi, dan memastikan bahwa masyarakat tidak berjalan sendirian menghadapi bencana," kata Jemmy.